Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, menghadiri rapat asistensi daerah terkait proyeksi kemampuan keuangan untuk Tahun Anggaran (TA) 2026. Rapat yang digelar secara virtual tersebut membahas daerah-daerah dengan proyeksi pendapatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan belanja minimum.
Dalam kegiatan itu, Wabup didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Rokan Hulu, H. Yusmar, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
Rapat asistensi ini dinilai krusial mengingat adanya tantangan dalam struktur APBD, di mana kemampuan keuangan daerah diproyeksikan belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan belanja wajib pada tahun 2026.
Baca juga: Pulang Kampung Berbalut Rindu: Sejarah Baru Halal Bihalal HKR Pekanbaru di Negeri Seribu Suluk
Pihak Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah memaparkan sejumlah indikator makro daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu tercatat sebesar 6,79 persen, berada di atas rata-rata nasional. Namun demikian, tingkat kemiskinan masih menjadi tantangan dengan angka 8,12 persen atau sekitar 70,65 ribu jiwa.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 73,61, masih di bawah rata-rata kabupaten secara nasional sebesar 75,06. Prevalensi stunting tercatat 21,40 persen, sementara kondisi infrastruktur jalan kabupaten yang berada dalam kondisi kritis mencapai 75,2 persen atau sekitar 1.875,41 kilometer.
Menanggapi hal tersebut, Wabup memaparkan realisasi serta rencana belanja wajib daerah. Pada sektor pendidikan, alokasi ditetapkan sebesar 20 persen dari total belanja, dengan capaian saat ini sekitar 34,62 persen dari target. Sementara itu, belanja infrastruktur ditargetkan sebesar 40 persen, namun realisasinya baru mencapai 28,57 persen.
“Untuk belanja pegawai, proyeksi tahun 2026 direncanakan sebesar 30 persen, namun saat ini masih berada di angka 38,18 persen,” ungkapnya.
Di sisi pendapatan, kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah menunjukkan capaian yang bervariasi. Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 73,17 persen, pajak rokok 79,05 persen, pajak tenaga kelistrikan 36,42 persen, dan pajak air tanah masih relatif rendah di angka 18,72 persen.
Wakil Bupati juga menyoroti potensi besar daerah, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit. Kabupaten Rokan Hulu diketahui memiliki sekitar 50 hingga 56 pabrik kelapa sawit yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
“Kami berharap adanya dukungan untuk hilirisasi industri sawit, termasuk pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mitra usaha, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong penguatan sektor UMKM melalui program pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku usaha kecil, khususnya untuk pinjaman di bawah Rp5 juta, dengan bunga yang ditanggung oleh APBD.
Rapat ditutup dengan permohonan arahan dari pemerintah pusat agar Kabupaten Rokan Hulu dapat memenuhi ketentuan belanja minimum sekaligus mengoptimalkan potensi daerah di tengah tantangan fiskal yang dihadapi. (CH)
