Diduga bentrokan antara dua pendukung pada Kamis (16/7/2026) di gedung DPRD Riau merupakan puncak perseteruan dua politisi ini.

Ejarah Parisman Ihwan menjadi anggota DPRD Riau terpilih melalui dapil Pekanbaru dan sudah menjabat dua periode di DPRD Riau.

Sementara Indra Gunawan Eet juga sebenarnya sudah dua periode menjabat sebagai anggota DPRD Riau. Dan meniti karir dari anggota DPRD kabupaten bengkalis

Hanya saja di periode pertama lalu hanya menjabat beberapa waktu karena maju di Pilkada Bengkalis dan kalah.

Perseteruan keduanya dimulai saat perebutan posisi Wakil Ketua DPRD Riau.

Sebelumnya, Parisman yang saat itu memiliki jaringan di DPD Golkar dan DPP berhasil duduk sebagai wakil ketua DPRD.

Tidak hanya itu, posisi Sekretaris DPD Golkar Riau saat dijabat Syamsuar sebagai ketua juga berhasil dilepas dari Indra Gunawan Eet dan diambil alih oleh Parisman Ihwan saat itu. Alasannya, Indra Gunawan Eet dianggap tidak solid dalam memenangkan Syamsuar atau calon Golkar di Pilkada Riau.

Tidak sampai disitu, saat Musda Golkar lalu, perseteruan keduanya semakin memanas, Indra Gunawan Eet mendorong SF Hariyanto untuk menjadi ketua Golkar, sementara di waktu bersamaan nama Parisman juga muncul dan mendapatkan dukungan dari ketua DPD II Golkar saat itu. Bahkan keduanya sempat saling berbalas pantun melalui media, antara Parisman dan Indra Gunawan Eet.

Menurut informasi dari internal DPRD Riau, juga saat rapat-rapat di DPRD Riau berlangsung, sering kedua politisi ini berbeda pandangan hanya belum sampai terjadi kontak fisik dan bentrok.

Puncak perseteruan kedua politisi ini terjadi pada Kamis (16/7/2026), saat rapat digelar di ruang rapat medium DPRD membahas soal LKPJ APBD 2025, saat itu Indra Gunawan Eet menyenggol nama Parisman Ihwan yang menyebabkan emosi Parisman sempat naik

Kemudian kesalahan mereka dua kubu ini membawa masing-masing pasukannya ke gedung DPRD hingga terjadi bentrok dua pasukan tersebut, akibat tidak bisa lagi dilerai.

Menurut pengamat politik, Akhlakul karim, ketua PKP Riau ini bahwa kerusuhan dan perkelahian Kedua anggota DPRD Riau asal partai golkar ini  majelis kehormatan Dewan harus memproses kejadian ini, dan diberikan surat peringatan bahkan jika perlu bila keduanya sudah menciderai Tata tertib Dewan, majelis kehormatan harus bersikap menyurati partai golkar untuk memberikan sangsi atau menarik agar yang bersangkutan dari keanggotaan Dewan. Sementara itu, saya sangat menyayangkan kedua pendukungnya bentrok, yang tidak dapat di lerai oleh keamanan Dewan, yang banyak menyerap anggaran.

Pemaparan rencana besar ini berlangsung di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu pada Senin (6/7/2026), dan dipimpin langsung oleh Bupati Rohul, Anton, ST, MM.

Turut hadir dalam agenda penting tersebut Pj Sekretaris Daerah Drs. H. Yusmar, M.Si, Plt Kepala BPKAD Abdurrochim, SE, M.Si, Plt Kadis Perkim Desmadiana, S.Sos, MM, Kabag Ekonomi dan SDM, Kabag Adwil, serta jajaran Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Rohul.

Proyek strategis yang digerakkan oleh investor utama ini direncanakan berjalan dalam dua tahapan dengan total nilai investasi mencapai Rp10 Miliar:

Tahap Awal: Kucuran dana sebesar Rp6,6 Miliar untuk pengelolaan area seluas 2.000 m².

Tahap Lanjutan: Kucuran dana tambahan untuk memperluas area 2.000 m² berikutnya, sehingga total investasi genap menyentuh angka Rp10 Miliar.

Target pemasangan wahana hiburan keluarga ini dijadwalkan mulai berjalan pada November 2026 mendatang.

Owner PT Inovasi Wahana Anak (IWA), Jhoni Noharuddin, menjamin bahwa play ground ini tidak akan membosankan. Pihaknya berkomitmen untuk melakukan penyegaran dan pembaruan jenis permainan secara berkala.

“Kami akan selalu melakukan upgrade ke bentuk permainan terbaru paling lama per 3 tahun sekali. Hal ini dilakukan demi menyesuaikan kebutuhan zaman dan memastikan permainan tetap inovatif bagi pengunjung,” ujar Jhoni.

Secara teknis, wahana bermain ini diperkirakan memiliki kapasitas yang sangat besar, yakni mampu menahan beban setara dengan 2.000 pengunjung dalam kurun waktu bersamaan.

Merespons paparan matang dari PT IWA, Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, menyatakan dukungan penuhnya terhadap proyek ini. Kehadiran play ground dinilai mampu mendongkrak roda perekonomian dan menjadi magnet wisata baru di Rokan Hulu.

Kendati mendukung penuh, Orang Nomor Satu di Rohul ini tetap memberikan catatan kritis demi keamanan masyarakat. Ia meminta dinas-dinas terkait untuk bergerak cepat memeriksa aspek legalitas dan kelaikan fisik bangunan.

Ketahanan Bangunan: Dinas terkait diminta menguji kekuatan struktur lantai 3 Pasar Modern agar mampu menampung beban operasional wahana secara aman.

Kelengkapan Izin : Segala urusan birokrasi dan perizinan harus diselesaikan secara clean and clear agar tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku.

“Saya minta dinas terkait segera melengkapi segala keperluan, termasuk perizinan dan ketahanan bangunan. Jangan sampai ada aturan yang dilanggar. Saya harap dalam waktu sesingkat-singkatnya semua dokumen clear, sehingga target pemasangan di bulan November nanti bisa langsung dilaksanakan,” tegas Bupati Anton menutup arahannya.

Turut hadir dalam agenda rapat ini, PJ Sekretaris Daerah Drs.H.Yusmar, M. Si, Kepala BPN Rohul Turmudi, S.SiT., M.H. Direktur BPR Anggi Firmansyah, Perwakilan Polres Rohul, Perwakilan Kejaksaan Pasir Pengaraian, serta Kepala OPD Terkait.

Dalam forum strategis tersebut, Bupati Anton mengingatkan seluruh jajarannya bahwa tanah adalah fondasi utama kesejahteraan warga, sehingga pengelolaannya tidak boleh dilakukan secara setengah-setengah.

Dalam arahannya, Bupati Anton menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh unsur pemangku kepentingan yang hadir. Ia menekankan bahwa Reforma Agraria adalah kunci untuk mengubah tanah dari potensi konflik menjadi sumber kemakmuran.

“Tanah merupakan aset yang sangat penting bagi masyarakat. Tidak hanya sebagai sumber penghidupan, tetapi juga sebagai penopang kesejahteraan. Oleh karena itu, kepastian hukum dan penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) harus digesa,” tegas Bupati Anton.

Ia juga menambahkan bahwa keselarasan antara pemanfaatan lahan dengan tata ruang wilayah memerlukan komitmen lintas sektor. Bupati mengajak seluruh anggota Gugus Tugas untuk menanggalkan ego sektoral dan mengedepankan musyawarah.

“Saya mengajak seluruh anggota Gugus Tugas untuk terus memperkuat koordinasi, mengedepankan musyawarah, dan melaksanakan tugas masing-masing secara optimal agar berbagai persoalan pertanahan di Rokan Hulu dapat diselesaikan secara bertahap dan berkeadilan,” pintanya sebelum secara resmi membuka acara.

Rakor tidak hanya menjadi wadah diskusi, tetapi langsung menghasilkan kesepakatan konkret. Hal ini dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara oleh Bupati Rohul di akhir acara, yang menjadi roadmap eksekusi program ke depan.

Selain itu, Bupati Anton juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Direktur BPR Rokan Hulu, Anggi Firmansyah, yang hadir sebagai narasumber untuk memberikan perspektif penataan aset dari sisi pemberdayaan ekonomi.

Melalui penguatan GTRA ini, Pemkab Rohul optimis target-target Reforma Agraria tahun 2026 dapat tercapai, sekaligus memberikan kepastian hukum yang telah lama dinantikan oleh masyarakat.

Kehadiran Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafruddin Poti, SH, MM, bukan sekadar memenuhi undangan seremonial biasa. Orang nomor dua di Negeri Seribu Suluk ini hadir untuk mengemban misi besar: menjemput tongkat estafet kepemimpinan dengan menerima Bendera Pataka MTQ, menandai Kabupaten Rokan Hulu resmi ditunjuk sebagai Tuan Rumah MTQ tingkat Provinsi Riau ke-XLV tahun 2027.

Sukacita kontingen Rokan Hulu semakin lengkap seiring diumumkannya pemenang perlombaan pendukung MTQ. Rohul sukses menyabet prestasi gemilang dengan membawa pulang dua penghargaan bergengsi sekaligus:
1. Juara Pertama Lomba Pawai Ta’aruf MTQ.
2. Juara Pertama Stand Bazar.

Prestasi ini membuktikan totalitas, kreativitas, dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat Rokan Hulu dalam menampilkan potensi budaya serta religi mereka di tingkat provinsi.

Menerima kabar gembira sekaligus tanggung jawab besar tersebut, Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafruddin Poti, SH, MM, menyampaikan rasa syukur yang mendalam serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh kafilah, panitia, dan masyarakat Rohul.

“Alhamdulillah, ini adalah berkah luar biasa bagi Kabupaten Rokan Hulu. Kemenangan di Pawai Ta’aruf dan Stand Bazar adalah bukti kerja keras dan kekompakan kita semua. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim yang telah mengharumkan nama daerah,” ujar Syafruddin Poti dengan nada bangga.

Terkait penunjukan Rohul sebagai tuan rumah berikutnya, Wabup menegaskan kesiapan penuh Kabupaten Rokan Hulu untuk menyambut syiar Islam terbesar di Bumi Lancang Kuning tersebut pada tahun 2027.

“Menerima bendera pataka ini berarti kita siap memegang amanah. Insyaallah, Rokan Hulu akan mempersiapkan diri secara matang, baik dari segi infrastruktur, pelayanan, maupun prestasi. Kami berkomitmen untuk menjadi tuan rumah yang sukses menyelenggarakan, sukses prestasi, dan sukses menggerakkan ekonomi masyarakat. Sampai jumpa di Negeri Seribu Suluk pada MTQ XLV tahun 2027!” pungkasnya.

Dengan berakhirnya perhelatan di Kuantan Singingi, fokus kini beralih ke Rokan Hulu, yang siap menyajikan kemegahan dan religiusitas baru pada perhelatan MTQ Riau ke-XLV mendatang.

Tapi yang paling menarik bukan panggungnya. Tapi obrolan nya Gak ada sekat “legend” dan “musisi lokal”. Gak ada sekat “pop” dan “keroncong”.

Yang ada cuma 2 hal: musik dan rasa hormat.Om Fariz main dari umur 12 tahun. Juara Lomba Cipta Lagu Remaja. ITB Seni Rupa. Ngiringin Harry Roesli.

Selama 66 tahun berkarya, tapi malam tadi beliau dengerin kawan-kawan keroncong dengan kepala miring, serius.

Menurut farit RM Prinsipnya dalam berseni musik  stem diri sendiri dulu, baru ilmunya ngalir. Karena musik “Keroncong itu susah. Saya dulu pernah belajar keroncong 3 tahun,” kata beliau.

Om Fariz bilang keroncong itu akarnya kuat. Mengutip beliau: “Keroncong itu musik yang improvisational-nya tinggi. Nggak kalah sama jazz.”

Bedanya alat, bedanya era. Tapi isinya sama: nilai, cara rasa, cara bercerita, cara ngalahin ego demi harmoni.

Tiba-tiba keroncong dan pop kreatif ngobrol pake bahasa yang sama.

Pas banget sama syair lagu beliau yang melegenda _Sakura_: _Senada cinta bersemi di antara kita._

Menurut bowo Gak ada konser. Gak ada sorotan. Cuma kawan-kawan Orkes Keroncong RINOR main, Om Fariz nimbrung. Salah nada, ketawa bareng. Pas masuk bareng tepuk tangan.

Eko menambahkan salah nada Dibawa asyik aja, karena musik nggak pernah tua. Malam tadi Tekotara bukan cuma kedai kopi.

Tekotara jadi _zona merawat legacy Tempat nyeduh mimpi. Tempat RINOR jaga nadanya. Tempat Sakura mendadak keroncong tutup bowo

​Acara dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H. SF Hariyanto, yang ditandai dengan pemukulan beduk secara serentak bersama seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Riau pada Sabtu malam (27/6/2026) sekitar pukul 22.00 WIB.
​ 
​Kemeriahan malam pembukaan diawali dengan parade defile yang memukau dari seluruh kafilah perwakilan kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Ribuan pasang mata masyarakat dan tamu undangan yang memadati areal utama MTQ Kuansing disuguhkan penampilan tari persembahan yang anggun serta berbagai atraksi seni religius yang memikat.

​Di antara barisan tamu kehormatan, kehadiran Bupati Rokan Hulu (Rohul), Anton, ST, MM, bersama Ketua TP PKK Rohul, Ny. dr. Yeni Dwi Putri, mencuri perhatian. Pasangan pemimpin Rohul ini tampil serasi dan elegan dalam balutan pakaian adat Melayu berwarna hitam dengan corak motif keemasan yang mewah, menyatu sempurna dalam atmosfer kemegahan malam pembukaan.
​
​Dalam sambutannya sebelum memukul beduk pembukaan, Plt Gubernur Riau, H. SF Hariyanto, menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selaku tuan rumah, serta seluruh kafilah yang siap berkompetisi. Beliau menegaskan bahwa MTQ bukan sekadar ajang perlombaan seremonial tahunan.

​”MTQ ke-44 ini adalah momentum emas bagi kita semua untuk kembali membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan dalam roda pemerintahan. Syiar Islam yang berkumandang di Bumi Lancang Kuning harus menjadi pondasi moral, pemersatu umat, sekaligus motor penggerak pembangunan Riau yang maju, agamis, dan bermartabat,” ujar H. SF Hariyanto.

​Beliau juga menambahkan, “Kepada seluruh qari dan qariah yang bertanding, jaga sportivitas dan berikan penampilan terbaik. Jadikan ajang ini sebagai sarana mempererat silaturahmi antar-daerah di Riau.”
​
​Ditemui seusai acara pembukaan, Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, menyatakan rasa syukur dan optimismenya terhadap keikutsertaan Kafilah Rokan Hulu pada MTQ tingkat provinsi tahun ini. Dengan pakaian Melayu hitam bermotif emas yang dipakainya, Anton menegaskan bahwa Kabupaten Rokan Hulu datang dengan persiapan matang.

​”Alhamdulillah, malam pembukaan malam ini sangat megah dan luar biasa. Untuk Kafilah Rokan Hulu, kita sudah melakukan persiapan dan pembinaan yang maksimal jauh-jauh hari sebelum bertolak ke Kuansing. Kami optimis para qari dan qariah kita mampu memberikan penampilan terbaik dan bersaing secara sehat di semua cabang perlombaan,” ungkap Bupati Anton didampingi Ketua TP PKK Rohul, Ny. dr. Yeni Dwi Putri.

​Lebih lanjut, Bupati Anton juga menitipkan pesan khusus kepada seluruh peserta dan official dari Negeri Seribu Suluk agar senantiasa menjaga kesehatan serta kekompakan selama perhelatan berlangsung. “Target kita tentu ingin meraih prestasi terbaik, namun yang paling utama adalah menjaga nama baik daerah, menjaga kesehatan, dan menjadikan momentum MTQ ini untuk mempertebal syiar Islam serta ukhuwah islamiyah,” tambahnya.

​Selain berfokus pada target prestasi di Kuansing, momen MTQ ke-44 ini juga menjadi ajang pembelajaran penting bagi Rokan Hulu. Pasalnya, Kabupaten Rokan Hulu telah resmi ditunjuk dan ditetapkan untuk menjadi tuan rumah pada perhelatan akbar MTQ tingkat Provinsi Riau ke-XLV (45) tahun 2027 mendatang.

​Menanggapi amanah besar tersebut, Bupati Anton menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sudah mulai melakukan pemetaan dan persiapan awal, baik dari sisi infrastruktur maupun manajemen pelaksanaan.

​”Menjadi tuan rumah MTQ tingkat Provinsi Riau ke-45 tahun 2027 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi seluruh masyarakat Negeri Seribu Suluk. Kehadiran kami di Kuansing malam ini juga sekaligus untuk melihat, mempelajari, dan mengevaluasi sistem penyelenggaraan yang sukses diterapkan di sini. Kami berkomitmen untuk mempersiapkan segalanya dengan matang agar tahun depan Rokan Hulu bisa memberikan penyambutan dan menyelenggarakan MTQ yang tidak kalah megah dan sukses,” pungkas Bupati Anton.
​
​Dengan telah ditabuhnya beduk pembukaan, seluruh rangkaian perlombaan MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau resmi dimulai. Seluruh kabupaten/kota, termasuk Kafilah Rokan Hulu, kini bersiap menurunkan talenta-talenta terbaik mereka demi memperebutkan gelar juara umum dan membawa pulang piala bergengsi ke daerah masing-masing, sekaligus menatap estafet kepemimpinan tuan rumah di tahun berikutnya.

Dengan kekuatan sekitar 3.000 peserta, kontingen Negeri Seribu Suluk tampil penuh semangat dan kekompakan sepanjang rute pawai, mulai dari Simpang Tugu Pelajar hingga Pusat Purna MTQ. Penampilan atraksi budaya, marcing band, rebana, hingga kesenian khas Rokan Hulu mendapat sambutan meriah dari masyarakat yang memadati sepanjang jalan.

Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah ketika Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM, bersama Ketua TP PKK dr. Yeni Dwi Putri, memilih berjalan kaki bersama rombongan, didampingi Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM, serta Ketua GOW Hj. Masni Taher. Berbeda dari kebiasaan pejabat yang berada di panggung kehormatan, jajaran pimpinan Rohul memilih menyatu dengan peserta hingga garis akhir.

“Kami ingin memastikan seluruh rombongan, mulai dari pejabat, camat, kepala desa, kepala sekolah hingga seluruh peserta pawai, dapat mencapai garis finis dengan selamat dan penuh kebahagiaan,” ujar Bupati Anton.

Kehadiran para pemimpin daerah yang berjalan bersama rombongan menjadi penyemangat bagi seluruh peserta. Di bawah terik matahari, kontingen Rohul tetap tampil kompak dan energik, menampilkan berbagai atraksi budaya yang menghibur masyarakat.

Pawai yang dilepas oleh Asisten I Provinsi Riau, H. Zulkifli Syukur, MA, M.Si, itu juga menjadi ajang bagi Rokan Hulu untuk menunjukkan kesiapannya menjadi tuan rumah MTQ Provinsi Riau ke-XLV Tahun 2027.

Menurut Bupati Anton, penampilan kontingen Rohul bukan hanya untuk memeriahkan pembukaan MTQ, tetapi juga sebagai bentuk komitmen daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan MTQ tahun depan.

“Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rombongan. Kekompakan dan atraksi budaya yang ditampilkan merupakan wajah asli Rokan Hulu. Kita hadir bukan hanya untuk mengikuti perlombaan, tetapi juga mempererat silaturahmi sekaligus menunjukkan kesiapan Rohul menyambut seluruh masyarakat Riau pada MTQ tahun 2027,” katanya.

Suasana hangat juga terlihat saat rombongan Rohul melintas di panggung utama. Bupati Anton dan Wakil Bupati Syafaruddin Poti menyerahkan cenderamata kepada Bupati Kuantan Singingi Dr. H. Suhardiman Amby dan Wakil Bupati H. Muklisin sebagai simbol penghormatan kepada tuan rumah sekaligus mempererat hubungan antardaerah.

Meski pawai telah berakhir di Tepian Sungai Narosa, penampilan kontingen Rokan Hulu meninggalkan kesan mendalam. Kehadiran ribuan peserta, kekayaan budaya yang ditampilkan, serta semangat kebersamaan menjadi pesan kuat bahwa Rokan Hulu siap menyambut dan menjadi tuan rumah MTQ Provinsi Riau ke-XLV pada tahun 2027. (CH)

Setibanya di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dalam rangka Perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-XLIV (44) tingkat Provinsi Riau, Bupati Rokan Hulu (Rohul) Anton, ST, MM didampingi Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM dan Sekda Rohul Drs. H. Yusmar, M.Si langsung bergerak cepat meninjau kesiapan Stand Bazar Rokan Hulu di Pusat Astaqa MTQ, Tepian Sungai Narosa, Kab. Kuansing, Jumat (26/6/2026).

​Di sela peninjauan, terlihat Stand Bazar Rohul telah rampung 99 persen, hanya menyisakan sentuhan dekorasi akhir dan dipastikan akan tuntas 100 persen pada malam ini.

​Bupati Rohul, Anton, ST, MM menyampaikan rasa optimisnya setelah melihat langsung progres di lapangan. Ia memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh panitia dan pengrajin yang telah bekerja keras mempersiapkan stand tersebut untuk menyambut para pengunjung dan dewan juri.

​”Alhamdulillah, persiapan kita sudah hampir sempurna. Desain stand tahun ini tidak hanya megah, tetapi juga sarat akan nilai budaya dan potensi lokal Rokan Hulu. Kita ingin memberikan yang terbaik dan optimis bisa meraih prestasi maksimal dalam kategori Stand Bazar terbaik,” ujar Bupati Anton.
​
​Stand Bazar Rokan Hulu kali ini dirancang khusus dengan memadukan unsur arsitektur religius yang dipadukan dengan kekayaan budaya berjuluk Negeri Seribu Suluk. Di dalam stand, Pemkab Rohul siap memamerkan berbagai produk unggulan, mulai dari:

​Kerajinan Tangan Khas: Anyaman dan batik khas Rokan Hulu yang bernilai seni tinggi.
​Kuliner Tradisional: Berbagai penganan khas daerah yang siap memanjakan lidah pengunjung.
​Informasi Pembangunan & Investasi: Menampilkan visualisasi capaian pembangunan serta potensi pariwisata religi yang ada di Rohul.

​Senada dengan Bupati, Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM menambahkan bahwa kehadiran stand bazar ini bukan sekadar partisipasi rutinitas, melainkan momentum penting untuk mempromosikan UMKM Rokan Hulu di tingkat provinsi.

​”Kita berharap melalui ajang MTQ Riau ke-44 ini, produk-produk lokal kita semakin dikenal luas, sehingga mampu mendongkrak perekonomian para pelaku UMKM di Rokan Hulu,” tutur Wabup.

​Dengan rampungnya persiapan malam ini, Stand Bazar Kabupaten Rokan Hulu siap diresmikan dan menyambut kunjungan Gubernur Riau beserta rombongan serta masyarakat luas pada pembukaan esok hari. (CH)

Peristiwa itu terjadi dalam RDP yang digelar di ruang sidang DPRD Pesisir Selatan, Senin (22/6/2026), dan dihadiri unsur pimpinan DPRD, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), perusahaan sawit, serta masyarakat petani sawit.

Ketegangan bermula ketika Darmansyah mempertanyakan kapasitas perwakilan PT MSL yang hadir dalam forum tersebut.

“Apakah Saudara memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan terkait harga sawit di PT MSL? Jika tidak, lebih baik keluar saja dari ruangan ini,” tegas Darmansyah saat memimpin jalannya rapat.

Setelah mendapat pertanyaan tersebut, perwakilan PT MSL yang diketahui bernama Mendri memilih meninggalkan ruang rapat.

Menurut Darmansyah, kehadiran pihak perusahaan dalam forum RDP seharusnya dapat menghasilkan keputusan atau setidaknya memberikan kepastian terkait persoalan harga TBS yang menjadi keluhan para petani.

“Saya tidak menginginkan pihak yang tidak memiliki kewenangan menentukan harga justru memberikan spekulasi di forum ini. Yang kami butuhkan adalah keputusan dan kepastian bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tujuan utama RDP adalah mencari solusi atas persoalan harga sawit yang dikeluhkan petani. Karena itu, perusahaan diharapkan mengutus pejabat yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk mengambil keputusan.

“Kami hanya ingin ada kejelasan mengenai harga TBS milik masyarakat. Jika yang hadir tidak bisa memutuskan apa-apa, lalu untuk apa hadir dalam rapat ini,” katanya.

RDP tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas aspirasi petani sawit yang mengeluhkan harga pembelian TBS oleh perusahaan. DPRD Pesisir Selatan berupaya memfasilitasi dialog antara petani dan perusahaan guna mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

Selain Ketua DPRD Darmansyah, rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Dani Sopian dan Ermizen, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Apkasindo, pihak perusahaan sawit, serta masyarakat petani sawit dari berbagai wilayah di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kediri — suara arus bawah. Com. -Ketua PWNU Kalimantan Utara, Alwan Saputra, mengungkapkan kronologi suasana tegang yang sempat terjadi dalam sidang pleno Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar (Munas-Konbes) Nahdlatul Ulama 2026 di Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur.

Menurut Alwan, ketegangan bermula saat sidang pleno membahas rekomendasi Komisi Organisasi terkait calon tuan rumah Muktamar NU yang akan digelar pada Agustus 2026 mendatang.

Dalam pembahasan di tingkat komisi, kata dia, terdapat lima daerah yang diusulkan sebagai calon tuan rumah, yakni DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, dan Jawa Barat. Namun pembahasan tersebut belum menghasilkan kesepakatan final sehingga diserahkan kepada tim perumus untuk dibawa ke sidang pleno.

“Saat sidang pleno yang dipimpin KH Ahmad Asrori, hasil tim perumus dibawa ke forum. Namun sebelum forum dimintai persetujuan, langsung dilakukan pengetokan palu atas salah satu usulan yang diajukan,” kata Alwan, Rabu (24/6/2026).

Pantauan di lapangan, pengetokan palu tersebut langsung memicu gelombang interupsi dari peserta yang menilai mekanisme persidangan belum dijalankan secara utuh.

Begitu palu diketuk, banyak peserta melakukan interupsi karena merasa forum belum diberi kesempatan menyampaikan pendapat atau menyatakan persetujuan.

Suasana kemudian berubah menjadi tegang ketika sejumlah peserta yang dipimpin Nuruzzaman, pendukung KH Yahya Cholil Staquf berlari menghampiri para peserta yang interupsi. Dengan nara mengancam dan mengajak berkelahi, Nuruzzaman berteriak-teriak.

Saat itu terjadi intimidasi, ancaman, bahkan ajakan untuk baku pukul. Padahal saat itu banyak kiai sepuh yang hadir dan mengikuti jalannya persidangan.

Alwan mengatakan, peristiwa tersebut menjadi momen yang sangat disayangkan karena terjadi di tengah forum resmi organisasi yang selama ini dikenal menjunjung tinggi tradisi musyawarah dan adab para ulama.

Melihat situasi yang semakin memanas, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar kemudian mengambil alih jalannya persidangan dan meminta keputusan yang baru saja diketuk dibatalkan karena dinilai belum memenuhi mekanisme persidangan.

“Rais Aam saat itu mengambil alih forum untuk mengembalikan ketertiban sidang. Beliau meminta keputusan tersebut dibatalkan karena prosedurnya belum selesai,” kata Alwan.

Alwan menegaskan, langkah Rais Aam tersebut bukan karena menolak Pondok Pesantren Lirboyo sebagai tuan rumah Muktamar NU. Menurut dia, yang dipersoalkan Rais Aam adalah mekanisme pengambilan keputusan dalam sidang pleno.

“Yang perlu kami luruskan, tidak benar bahwa Kiai Miftachul Akhyar menolak Pesantren Lirboyo. Beliau hanya meminta agar keputusan dibatalkan karena mekanisme pleno belum dijalankan secara benar. Seharusnya forum dimintai pendapat terlebih dahulu, baru kemudian keputusan disahkan,” ujarnya.

Alwan menilai, pemberitaan yang menyebut Rais Aam menolak Lirboyo berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Bahkan, kata dia, narasi tersebut bisa mendiskreditkan Rais Aam sekaligus mengadu domba Rais Aam dengan pihak Pesantren Lirboyo.

“Jadi belum ada penetapan tuan rumah. Yang kami sayangkan, pimpinan sidang waktu itu langsung mengesahkan. Dengan segala hormat kepada pimpinan sidang, mekanismenya belum selesai,” kata Alwan.

Sebagai peserta Munas-Konbes sekaligus Ketua PWNU Kalimantan Utara, Alwan berharap semua pihak melihat persoalan ini secara jernih dan tidak hanya berdasarkan satu versi informasi.

Ia juga berharap dinamika yang terjadi di PBNU dapat disikapi dengan niat baik dan cara-cara yang baik demi menyukseskan Muktamar NU mendatang.

“Siapa pun yang nanti terpilih memimpin PBNU, kita ikhtiarkan dan doakan agar menjadi pemimpin yang mampu membawa perahu besar Nahdlatul Ulama menjadi lebih baik, lebih tenang, dan lebih bermanfaat bagi warga nahdliyin khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya,” kata Alwan

Padahal, organisasi sebesar Nahdlatul Ulama dan tempat seberkah serta senetral Pondok Pesantren Ploso semestinya mampu menjadi ruang untuk meredam emosi dan menjaga adab. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Keputusan Rapat Pleno yang telah menetapkan Lirboyo sebagai tuan rumah Muktamar menjadi kandas akibat interupsi peserta yang dinilai tidak mencerminkan etika bermusyawarah, ditambah adanya veto dari Rois ‘Aam yang otomatis menggugurkan ketukan palu pimpinan sidang.

Pertanyaan pun bermunculan. ? Mengapa pesantren yang memiliki sejarah besar, keberkahan, serta kelengkapan sarana dan prasarana itu justru dihindari? Di tengah kondisi NU yang membutuhkan keteduhan, netralitas, persatuan, dan ketenangan, Lirboyo dinilai mampu menjadi tempat yang tepat untuk menggelar Muktamar. Karena itu, banyak pihak bertanya-tanya, mengapa keputusan yang sudah disepakati dalam rapat pleno akhirnya dibatalkan kembali oleh Rois ‘Aam.

Menurut Akhlakul Karim yang pernah menjabat Ketua bidang hukum lingkungan hidup dan sumberdaya alam di PP ICMI (Ikatan cendikiawan muslim) pusat banyak persoalan ini kerap muncul ketika seseorang atau keluarga telah puluhan tahun menguasai, mengelola, dan memanfaatkan sebidang tanah, namun tiba-tiba muncul pihak lain yang mengaku sebagai pemilik dan mengajukan klaim atas tanah tersebut. Situasi semacam ini sering menimbulkan konflik berkepanjangan, bahkan berujung pada proses hukum di pengadilan.

Sehingga Dalam perspektif hukum perdata dan hukum pertanahan, dikenal istilah posesio atau penguasaan nyata atas suatu benda maupun tanah. Konsep ini menjelaskan bahwa seseorang yang secara terus-menerus menguasai, memelihara, menjaga, serta memanfaatkan tanah dapat memiliki nilai pembuktian hukum yang penting. Penguasaan fisik yang berlangsung secara terbuka dan tidak dipersoalkan oleh pihak lain selama bertahun-tahun dapat menjadi salah satu alat bukti dalam sengketa kepemilikan tanah.

Secara sederhana, possession atau penguasaan tanah adalah keadaan ketika seseorang secara fisik menempati, menggunakan, atau mengelola sebidang tanah. Penguasaan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik yang memiliki bukti hak secara yuridis maupun oleh pihak yang belum memiliki sertifikat, tetapi secara nyata menguasai tanah tersebut dalam kurun waktu yang lama.

Selain konsep penguasaan fisik, hukum pertanahan Indonesia juga mengenal doktrin rechtsverwerking. Doktrin ini mengandung makna bahwa seseorang dapat kehilangan haknya karena terlalu lama membiarkan hak tersebut tanpa tindakan atau tanpa menunjukkan penguasaan terhadap objek yang diklaimnya. Dengan kata lain, apabila seseorang mengaku sebagai pemilik tanah tetapi selama puluhan tahun tidak pernah menguasai, memanfaatkan, memelihara, ataupun menunjukkan kepedulian terhadap tanah tersebut, maka kondisi tersebut dapat menjadi pertimbangan hukum yang merugikan posisinya.

Rechtsverwerking pada dasarnya merupakan bentuk pelepasan hak secara diam-diam akibat sikap pasif yang berlangsung dalam waktu lama. Doktrin ini lahir dari prinsip kepastian hukum dan keadilan, agar tidak terjadi situasi di mana seseorang tiba-tiba mengklaim hak atas tanah yang selama bertahun-tahun telah dikelola dan dipelihara oleh pihak lain dengan itikad baik

Sedangkan menurut Akhlakul karim yang juga menjabat di Lembaga penyuluhan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama provinsi Riau ini adalah mengacu Prinsip tersebut juga mendapat landasan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketentuan ini memberikan peluang bagi seseorang untuk memperoleh pengakuan hak atas tanah berdasarkan penguasaan fisik yang dilakukan secara terus-menerus selama 20 tahun atau lebih. Namun, penguasaan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, tidak disengketakan, serta mendapat pengakuan dari masyarakat atau lingkungan sekitar.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya melihat dokumen formal semata, tetapi juga mempertimbangkan fakta-fakta sosial dan kenyataan penguasaan di lapangan. Oleh karena itu, masyarakat yang selama ini menguasai tanah tanpa sertifikat tidak seharusnya langsung merasa kehilangan harapan ketika menghadapi klaim dari pihak lain.

Dalam menghadapi sengketa tanah semacam ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin bukti penguasaan fisik. Bukti tersebut dapat berupa keberadaan tanaman yang ditanam dan dirawat selama bertahun-tahun, pagar pembatas yang dibangun, bangunan yang berdiri di atas tanah, foto-foto lama, dokumen riwayat pengelolaan tanah, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta keterangan saksi-saksi dari lingkungan sekitar yang mengetahui sejarah penguasaan tanah tersebut.

Selanjutnya,  pihak yang merasa memiliki hak dapat menempuh berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, mulai dari keberatan administratif, mediasi, hingga gugatan ke pengadilan apabila diperlukan. Upaya hukum tersebut penting dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum dan menghindari tindakan sepihak yang dapat merugikan salah satu pihak.

Perlu dipahami bahwa sertifikat tanah memang merupakan alat bukti yang sangat kuat dalam hukum pertanahan Indonesia. Namun demikian, sertifikat bukan satu-satunya alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan hak atas tanah. Hakim dalam memeriksa perkara pertanahan akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti, termasuk penguasaan fisik, saksi, dokumen pendukung, serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.Tambah anggota lembaga Hukum dan HAM PW Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau ini

Karena itu, masyarakat yang menghadapi sengketa tanah tanpa sertifikat tidak perlu terburu-buru menyerah hanya karena tidak memiliki dokumen sertifikat. Hukum tetap menyediakan ruang perlindungan bagi mereka yang mampu membuktikan penguasaan dan pengelolaan tanah secara nyata, terus-menerus, dan dilakukan dengan itikad baik. Pada akhirnya, tujuan utama hukum pertanahan adalah menghadirkan keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang benar-benar beritikad baik dalam menguasai dan memanfaatkan tanahnya,

Menyikapi kondisi yang memprihatinkan tersebut, warga mengadu ke Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul ulama (LPBH NU). “Alhamdulillah kita sudah sampaikan ke mas Akhlakul Karim selaku ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul ulama. Kita disambut baik dan akan dilakukan bedah perkara, ” kata Dr Elviriadi kepada media ini , Kamis (18/6/26).

Rencananya, warga Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar itu akan melaporkan ke Satgas Mafia Tanah melalui menteri ATR BPN Nusron Wahid.

“Kita akan laporkan ke Satgas Mafia Tanah di kementerian ATR BPN, karena ini sudah terorganisir. Kemana pun kami nenalapor mulai dari camat Tambang, Dinas PMPTSP, Dinas terkait, sampai ombudsman Riau semuanya buntu.

“Bahkan ketua Ombudsman perwakilan Riau, bilang ke pak doktor Elviriadi, sudah ada laporan hasil pemeriksaan. Lalu diberikan ke saya. Mana surat itu? Kapan saya diperiksa. Kok tak ada dikasi surat nya? ” Tanya Andi heran. Elviriadi menegaskan jelas ini ada permainan Illegal yang harus di bongkar. Karena menggangu Kamtibmas sejak 2007 bawa bawa preman, melakukan sejumlah perbuatan pidana, dugaan suap dan korupsi pejabat Kampar, dan melanggar HAM. Kita akan bertarung terus sampai dimana pun. Amar Makruf nahi mungkar kewajiban seorang muslim.

Sementara itu warga Terdampak Banjir Muhammad Daniel SH menyayangkan penggundulan kawasan penyangga oleh mafia tanah tersebut.karena disitu kan sudah lebih 20 tahun di garap warga. Itu jadi areal tangkapan air dan ekosistem penyangga.Harusnya di buat kajian lingkungan sebelum dibangun perumahan. Kan ada AMDAL jika dampaknya besar, dan UKL UPL itu wajib bagi suatu perumahan. Ini kan main tebang habis aja , padahal yang diujung Utara itu tanah Sunarti 7 meter memanjang sebagai pohon buffer zone, kenapa di gilas semua, ” ucap mantan komandan Satuan Penyidik Polhut Dinas Kehutanan Riau itu.

Wartawan media online suara arus bawah. Com, melakukan kunjungan lapangan Saat ini di areal tersebut sudah selesai perumahan dan sudah ada penghuninya. Namun karena warga memahami sejarah tanah dan memegang data, warga akan terus berjuang.

Sementara itu, Akhlakul karim, saat diminta pendapat nya sebagai ketua lembaga penyuluhan bantuan hukum PW Nahdatul Ulama provinsi Riau, menyampaikan mendukung perjuangan Masyarakat Tarai bangun, kecamatan Tambang dengan menyurati kepala agraria tata ruang pertananahan kabupaten Kampar, serta Kanwil ATR BPN provinsi Riau, dan mendorong Polres kampar Dan polda Riau untuk Membantu masyarakat yang terdapak Dari Dugaan pelanggaran Hukum yang dilakukan para mafia pertanahan

Meski di hari libur, Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Rokan Hulu itu dipimpin langsung Ketua DPRD Rokan Hulu, Hj. Sumiartini. Dalam sidang tersebut, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada masing-masing pansus untuk menyampaikan laporan akhir pembahasan Ranperda sebelum ditetapkan menjadi keputusan bersama.

Hadir Bupati Anton, Wakil Ketua DPRD Mohammad Aidi, Nono Patria Pratama, Porkot Lubis, bersama Anggota DPRD Kourum, Forkopimda, Pj Sekda Yusmar, Sekwan Elbizri, Asisten, Staf Ahli dan Para Kepada OPD Pemkab Rokan Hulu.

Agenda pertama diawali dengan penyampaian laporan Pansus Ranperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang disampaikan juru bicara pansus, Karneng Dimara Lubis. Dalam laporannya, pansus menilai keberadaan regulasi tersebut penting untuk memperkuat tata kelola pembentukan produk hukum daerah agar lebih tertib, efektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, laporan Pansus Ranperda tentang Penyertaan Modal atau investasi Pemerintah Daerah pada PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda) disampaikan Ayatullah Kumaini. Dalam laporan itu disebutkan nilai penyertaan modal pemerintah daerah mencapai Rp11,2 miliar.   Menurut Ayatullah, investasi daerah pada sektor perbankan syariah dinilai strategis dalam mendukung penguatan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah di masa mendatang.

Penyertaan modal ini diharapkan mampu memperkuat posisi pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah serta meningkatkan deviden bagi daerah,” ujar Ayatullah dalam sidang paripurna.   Laporan berikutnya disampaikan Romi Juliandra selaku juru bicara Pansus Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Daerah Rokan Hulu (Perseroda). Dalam laporan tersebut, nilai investasi pemerintah daerah yang diajukan mencapai Rp15 miliar.

Romi mengatakan keberadaan BPR daerah memiliki peran penting dalam membantu akses pembiayaan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Rokan Hulu.   “Melalui penguatan modal ini, diharapkan pelayanan perbankan kepada masyarakat semakin optimal dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan,” kata Romi.   Sementara itu, laporan Pansus Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya disampaikan Piktoria. Nilai investasi yang diusulkan dalam Ranperda tersebut mencapai Rp7,8 miliar.

Piktoria menyebutkan tambahan modal bagi perusahaan umum daerah diperlukan guna memperkuat kapasitas usaha dan meningkatkan kontribusi badan usaha milik daerah terhadap pembangunan daerah.   “Penyertaan modal ini diharapkan menjadi langkah penguatan BUMD agar lebih produktif dan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.   Rapat paripurna itu turut dihadiri Bupati Rokan Hulu Anton, ST, MM, Penjabat Sekretaris Daerah Drs. H. Yusmar, M.Si, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang diwakili Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Azwardi Dery, S.H., M.H, para kepala organisasi perangkat daerah, kepala kantor, serta kepala badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.

Setelah seluruh laporan pansus disampaikan, pimpinan sidang meminta persetujuan anggota dewan terhadap empat Ranperda tersebut. Seluruh anggota DPRD yang hadir menyatakan setuju sehingga empat Ranperda resmi disepakati bersama untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Total nilai investasi dari tiga Ranperda penyertaan modal pemerintah daerah itu mencapai Rp34 miliar.   Bupati Rokan Hulu Anton menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda hingga mencapai persetujuan bersama.Anton menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan dan penguatan ekonomi daerah melalui regulasi yang tepat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah menyetujui Ranperda ini. Selanjutnya Ranperda akan diajukan registrasi kepada Pemerintah Provinsi Riau sebagai perwakilan pemerintah pusat,” kata Anton . Dengan disetujuinya empat Ranperda tersebut, pemerintah daerah berharap pelaksanaan investasi daerah dan penguatan regulasi dapat berjalan lebih optimal untuk mendukung pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. (GALERY|CH)

Menurut Connie, kondisi Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan pemikiran matang, sehingga Presiden tidak boleh hanya bergantung pada lingkaran sempit di sekitarnya.

Hal tersebut disampaikan Connie ketika membahas arah pemerintahan Prabowo beberapa bulan setelah menjabat sebagai Presiden.

Connie secara terbuka menyinggung posisi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang menurutnya terlalu dominan dalam lingkaran kekuasaan Presiden.

“Yang Pak Prabowo mesti denger sekarang, coba suruh Teddy libur dulu ke mana nggak tahu saya, ke kutub kek, ke Afrika ke mana gua nggak ngertilah suruh dia ngapain. Jangan ada dulu Teddy,” kata Connie, dikutip dari kanal YouTube Refly Harun Podcast, Sabtu (13/6/2026).

Menurut dia, Presiden perlu meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan orang-orang yang telah memiliki pengalaman panjang dalam mengelola negara.

“Dia duduk dengan semua orang-orang terdekat dia yang betul-betul sudah punya asam garam, yang matang,” ujarnya.

Connie kemudian menyebut beberapa tokoh yang menurutnya layak didengar oleh Presiden.

“Dengarkan Pak Dasco, dengarkan Pak Sjafrie, dengarkanlah semua orang, nggak cuma Pak Dasco sama Pak Sjafrie ya, yang lain-lain-lain. Tapi dengarkan orang-orang ini termasuk dengarkan akademisi,” katanya.

Ia menilai saat ini muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa akses terhadap Presiden semakin terbatas. Bahkan, menurut Connie, berkembang pandangan di media sosial yang menilai sosok Teddy memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pemerintahan.

“Semua akses ke beliau tuh ditutup. Jadi the real president tuh adalah Teddy. Orang udah sampai… bukan saya nyimpulin nih, kalau saya baca sosial media kan udah kayak begitu,” ujarnya.

Lebih jauh, Connie menilai Presiden perlu kembali mengedepankan proses diskusi dan kajian dalam setiap pengambilan keputusan strategis.

Ia mengkritik pandangan yang menganggap kekuatan negara hanya ditentukan oleh militer dan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

“Kekuatan tuh di pikiran. Ini udah hilang di Pak Prabowo sekarang. Seolah kekuatan tuh di besi, di senjata, di alutsista, di alpalhankam. No, kekuatan negara itu kekuatan bangsa itu di pikirannya. Makannya lahir peradaban kan,” kata Connie.

Menurut dia, sejarah menunjukkan bahwa kemajuan bangsa lahir dari gagasan dan pemikiran yang kuat, bukan semata-mata dari kekuatan fisik.

Karena itu, Connie berharap Presiden dapat lebih banyak menyerap pandangan dari berbagai elemen masyarakat sebelum menentukan arah kebijakan negara.

Acara kegiatan sangat meriah, siang dimulai dengan kenduri Jawa, yang dipimpin oleh ketua panitia Bibit Gunarto, dilanjutkan dengan Doa secara islam oleh ustaz masjid di sekitar jalan indrapuri kelurahan Rejosari, kecamatan Tenayan raya, serta dilanjutkan dengan penampilan Seni kuda kepang krido laras budoyo pimpinan Bapak Suwarto, serta malamnya dilanjutkan acara Hadroh dan pergelangan Wayang Kulit dengan dua dalang pekanbaru, Dr, santoso dan ki pambayun.

Kehadiran walikota Pekanbaru Agung nugroho, merupakan Penyemangat bagi masyarakat Jawa kecamatan Tenayan Raya, beliau dalam sambutannya, menyampaikan Sangat mendukung kegiatan budaya Jawa, sebagai khasanah memajukan pembangunan Kota Pekanbaru. Dan menyerahkan tokoh wayang kulit yang diserahkan kepada Ki Dalang pembayun,.Sementara itu Humas Krido laras budaya H. katino menyampaikan kepada bapak walikota pekanbaru untuk membangun gedung kesenian bagi paguyuban Seni dikota pekanbaru, dan walikota sangat mendukung usulan tersebut, dan berjanji akan mengusahakan membangun.

Ketua peguyban Seni Krido laras Budaya, sangat berterimakasih, kepada seluruh masyarakat jalan indrapuri, bapak walikota pekanbaru, panita Acara dan para donatur yang telah membantu terselenggaranya kegiatan Hari ini, ucapan nya.

Rombongan jamaah mendarat sekitar pukul 00.50 WIB setelah menempuh perjalanan panjang dari Jeddah. Kedatangan para tamu Allah (Dhuyufurrahman) tersebut disambut dengan penuh kebahagiaan oleh keluarga, pemerintah daerah, dan para petugas haji yang telah menanti sejak malam hari.

Meski waktu telah melewati tengah malam, semangat penyambutan tidak surut. Bupati Rokan Hulu, Anton, hadir langsung didampingi Ketua TP PKK Rohul dr. Yeni Dwi Putri, Wakil Ketua DPRD Kepulauan Riau Tengku Afrizal Dachlan, serta jajaran pemerintah daerah. Mereka menyalami satu per satu jamaah yang baru saja menyelesaikan rukun Islam kelima.

“Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita dapat berkumpul menyambut kepulangan jamaah haji Kabupaten Rokan Hulu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh kebahagiaan,” ujar Bupati Anton dalam sambutannya.

Sebelumnya, para jamaah bertolak dari Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah, pada 9 Juni 2026 pukul 11.15 WIB. Kepulangan mereka menjadi momen yang sangat dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di kampung halaman.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Anton yang juga mewakili Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jamaah.

“Atas nama pribadi, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dan mewakili Pemerintah Kabupaten Kuansing, saya mengucapkan selamat datang kembali di tanah air. Selamat berkumpul bersama keluarga dan masyarakat yang selama ini menantikan kepulangan Bapak dan Ibu dengan penuh doa dan harapan,” ungkapnya.

Ia juga berharap seluruh doa yang dipanjatkan para jamaah selama berada di tempat-tempat mustajab di Tanah Suci dapat menjadi wasilah kebaikan bagi daerah.

“Kami berharap doa-doa yang dipanjatkan selama di Tanah Suci menjadi wasilah kebaikan bagi daerah yang kita cintai ini. Doakan agar Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi senantiasa diberikan keberkahan, keamanan, persatuan, dan kemajuan dalam setiap langkah pembangunannya,” harapnya.

Acara penyambutan kemudian ditutup dengan doa bersama yang berlangsung khusyuk. Seluruh hadirin memanjatkan harapan agar para jamaah memperoleh predikat haji mabrur dan hajjah mabrurah serta dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat.

“Marilah kita bersama-sama berdoa semoga seluruh jamaah haji yang telah kembali memperoleh predikat haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah,” tutup Bupati Anton. (CH)

Kedatangan para tamu Allah tersebut disambut langsung oleh Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, S.H., M.M., didampingi Pj. Sekretaris Daerah Drs. H. Yusmar, M.Si., Asisten III Setda Rohul Edi Suherman, S.H., para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta keluarga jemaah yang telah lama menantikan momen penuh kebahagiaan itu.

Pada hari yang sama, pemulangan jemaah haji Kloter 8 dilaksanakan melalui tiga penerbangan. Penerbangan pertama dan kedua masing-masing membawa 64 jemaah, sementara penerbangan ketiga mengangkut 61 jemaah.

Setibanya di bandara, para jemaah langsung disambut dengan pelukan hangat dan air mata haru dari keluarga. Rasa syukur terpancar dari wajah mereka setelah berhasil menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kembali ke kampung halaman yang dikenal sebagai Negeri Seribu Suluk.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Syafaruddin Poti menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh jemaah haji serta rasa syukur atas kepulangan mereka dalam keadaan sehat dan selamat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, kami mengucapkan selamat datang kembali di Negeri Seribu Suluk kepada seluruh jemaah haji Kloter 8. Semoga seluruh jemaah menjadi haji yang mabrur dan mabruroh, serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat dengan membawa nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci,” ujar Syafaruddin Poti.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam proses pemberangkatan hingga pemulangan jemaah haji, sehingga seluruh tahapan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Suasana emosional semakin terasa ketika para keluarga akhirnya dapat bertemu kembali dengan orang-orang tercinta setelah lebih dari sebulan berpisah. Tangis bahagia, pelukan erat, dan ucapan syukur mewarnai area kedatangan Bandara Tuanku Tambusai.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berharap para jemaah haji yang telah kembali ke daerah dapat senantiasa menjaga kesehatan serta mempertahankan kemabruran hajinya dengan terus meningkatkan ibadah dan kepedulian sosial di lingkungan masing-masing.

Kepulangan jemaah haji Kloter 8 ini menjadi momentum yang penuh makna, tidak hanya bagi keluarga yang menyambut, tetapi juga bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang berhasil memanfaatkan kembali operasional Bandara Tuanku Tambusai sebagai salah satu wujud pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah yang diusung pasangan Anton–Poti. (CH)

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti, SH, MM, didampingi Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., S.H., M.H., Kepala Dinas Perhubungan Minarli, SP, Kepala Pelaksana BPBD Rokan Hulu Zulhendri, S.Sos., M.IP., unsur Satpol PP dan Damkar, para Danramil se-Kabupaten Rokan Hulu, para camat, Masyarakat Peduli Api (MPA), Satria Krisna Bonai Darussalam, perwakilan PT SAI, Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) UPP dan Rokania, serta berbagai unsur terkait lainnya.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Rokan Hulu H. Syafaruddin Poti menegaskan bahwa kesiapsiagaan seluruh elemen merupakan faktor utama dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meningkat selama musim kemarau.

Menurutnya, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Provinsi Riau, termasuk Kabupaten Rokan Hulu, berpotensi mengalami musim kemarau dengan puncaknya diperkirakan berlangsung pada periode Juni hingga Agustus 2026.

“Berdasarkan informasi BMKG, kita harus meningkatkan kewaspadaan karena puncak musim kemarau diprediksi terjadi antara bulan Juni sampai Agustus 2026. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan apabila tidak diantisipasi sejak dini,” ujar Syafaruddin Poti.

Ia juga mengungkapkan bahwa hingga 4 Juni 2026, Provinsi Riau tercatat memiliki 8.086 titik panas (hotspot) dengan luas area kebakaran mencapai 15.047 hektare. Meski demikian, Kabupaten Rokan Hulu masih menjadi daerah dengan tingkat kebakaran terendah di Provinsi Riau, dengan luas lahan terbakar sekitar 12,16 hektare.

“Kita patut bersyukur karena sampai saat ini Rokan Hulu masih menjadi daerah dengan angka kebakaran terendah di Riau. Namun kondisi ini tidak boleh membuat kita lengah. Justru harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat koordinasi di lapangan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Syafaruddin Poti menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla sebagai bentuk kesiapan menghadapi ancaman kebakaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi selama musim kemarau.

Ia meminta seluruh unsur yang terlibat, mulai dari TNI, Polri, BPBD, pemerintah kecamatan, perusahaan, relawan, hingga masyarakat peduli api untuk terus mengedepankan langkah-langkah pencegahan, patroli rutin, sosialisasi kepada masyarakat, serta respons cepat apabila ditemukan titik api.

Melalui apel dan rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara seluruh pemangku kepentingan sehingga ancaman Karhutla dapat dicegah sejak dini dan masyarakat dapat menjalani aktivitas dengan aman selama musim kemarau tahun 2026. (CH)