​Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Rokan Hulu, H. Syafaruddin Poti, SH, MM, yang ditandai dengan pemukulan gong sebagai simbol dimulainya proses perencanaan pembangunan daerah untuk tahun 2027.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua III DPRD Provinsi Riau H. Budiman Lubis, SH, Anggota DPRD Rohul Romi Juliandra, SE, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal (BPS, BPN, BPJS), serta tokoh masyarakat dan organisasi wanita se-Kabupaten Rokan Hulu.

​Dalam sambutannya, Wakil Bupati menekankan pentingnya sinkronisasi antara usulan masyarakat dengan program prioritas daerah. Beliau berharap melalui Musrenbang ini, lahir program-program yang mampu menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam memperkuat ekonomi.

​”Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memantapkan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi sektor-sektor unggulan yang ada di Rokan Hulu, agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata,” ujar Wabup.

​Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Riau yang diwakili oleh Perencana Ahli Madya, Bapak Dr. Ir. Feradis, MP, yang memberikan pemaparan mengenai tema dan prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2027 guna penyelarasan program provinsi dan kabupaten.

Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus Plt. Kepala Bapperida Rohul, H. Simel Meri, SE, M.Si, memaparkan rincian usulan yang telah dihimpun untuk tahun anggaran 2027, di antaranya:
– Pagu Anggaran Utama: Mencakup 143 program, 282 kegiatan, dan 1.159 sub-kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp1,9 triliun.
– Musrenbang Desa & Kecamatan: Terdiri dari total 574 usulan.
– Aspirasi Masyarakat (Pokir): Menampung sebanyak 2.145 usulan melalui Pokok Pikiran DPRD.
– Bantuan Sosial & Hibah: Mencatat sebanyak 129 usulan.

Selain usulan daerah, dipaparkan juga rencana pembangunan melalui skema anggaran luar daerah yakni:
APBD Provinsi Riau Dialokasikan pada 13 perangkat daerah dengan total pagu anggaran sebesar Rp583.186.188.200.
APBN/Dana Alokasi Khusus (DAK) Dialokasikan pada 18 kementerian/lembaga dengan pagu sebesar Rp1.435.904.000.000.

“Semoga pembangunan Kabupaten Rokan Hulu ke depan lebih terarah, terpadu, sinergis, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat,” ujar Simel Meri dalam laporannya.

Rangkaian acara juga diisi dengan diskusi panel dan tanya jawab, yang diakhiri dengan penandatanganan berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD sebagai landasan penyusunan rencana kerja yang lebih konkret. (CH)

Rapat yang berlangsung pada Senin, 19 Januari 2026, di ruang rapat DPRD Kabupaten Rokan Hulu itu menjadi forum penting dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif terhadap pengelolaan keuangan daerah sekaligus mengevaluasi potensi peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam rapat tersebut, Komisi II menyoroti dampak tunda salur DBH dari Pemerintah Provinsi Riau yang dinilai berpengaruh terhadap stabilitas fiskal dan kelancaran berbagai program pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu. Keterlambatan penyaluran dana bagi hasil tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius agar tidak menghambat roda pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.

Selain membahas persoalan DBH, Komisi II juga menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan, mengingat potensi sumber daya air yang dimanfaatkan oleh berbagai sektor usaha di wilayah Rokan Hulu masih dinilai belum tergarap maksimal sebagai sumber pendapatan daerah.

Para anggota Komisi II dalam forum tersebut meminta perangkat daerah terkait, khususnya BPKAD dan Bapenda, untuk melakukan pendataan, evaluasi, serta penagihan pajak secara lebih sistematis dan transparan, sehingga potensi pajak yang selama ini belum tergali dapat dioptimalkan demi memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Rapat dengar pendapat ini juga menjadi momentum untuk mendorong sinergi antarorganisasi perangkat daerah dalam merumuskan strategi peningkatan pendapatan daerah di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah kabupaten.

Komisi II DPRD Rokan Hulu menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif tidak semata bersifat evaluatif, tetapi juga bertujuan memotivasi pemerintah daerah agar lebih agresif dan inovatif dalam mengelola potensi pendapatan daerah, sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dengan adanya rapat dengar pendapat tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah strategis baik dalam menyikapi tunda salur DBH Provinsi Riau maupun meningkatkan efektivitas pemungutan Pajak Air Permukaan, demi memperkuat struktur keuangan daerah Kabupaten Rokan Hulu. (CH)