Oleh: Hj. Wita Fitrianti, S.H., M.Kn.Catatan akhir pekan
Jakarta — suaraarusbawah.com.- Dinamika perekonomian Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan, mulai dari daya beli masyarakat, lapangan pekerjaan, investasi, hingga penguatan ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendorong munculnya berbagai gagasan mengenai penguatan kepemimpinan nasional.
Salah satu gagasan yang dapat menjadi bahan diskusi publik adalah mempertimbangkan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai alternatif figur Wakil Presiden Republik Indonesia, menggantikan Gibran Rakabuming Raka.
Baca juga: Membangun ketahanan Dari Perbatasan
Gagasan ini perlu ditempatkan sebagai wacana dan aspirasi politik yang terbuka untuk dikaji secara konstitusional, bukan sebagai keputusan atau proses pergantian jabatan yang telah berlangsung.
Pengalaman Ekonomi Sandiaga Uno Menjadi Pertimbangan
Sandiaga Uno dikenal memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2018, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2020–2024, serta memiliki pengalaman dalam dunia investasi dan kewirausahaan.
Pengalaman tersebut menjadi salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan dalam diskusi mengenai kepemimpinan ekonomi nasional.
Dalam menghadapi tantangan ekonomi, Indonesia membutuhkan perhatian serius terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas investasi, penguatan UMKM, pengembangan ekonomi kreatif, serta pemerataan kesempatan ekonomi di seluruh daerah.
Pengalaman Sandiaga di sektor usaha dan pariwisata dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat bagaimana pendekatan kewirausahaan, investasi, dan pengembangan ekonomi kreatif dapat berkontribusi dalam kebijakan pemerintahan.
Tantangan Ekonomi Membutuhkan Pembahasan Serius
Persoalan ekonomi tidak dapat dilihat hanya dari angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi riil masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil, pekerja, generasi muda, dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Beberapa persoalan yang patut menjadi perhatian antara lain:
Peningkatan daya beli masyarakat di tengah tekanan biaya hidup.
Perluasan lapangan pekerjaan bagi generasi muda.
Penguatan UMKM agar mampu berkembang dan bersaing.
Peningkatan investasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pengembangan ekonomi daerah agar tidak terpusat di wilayah tertentu.
Penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks tersebut, pengalaman dan rekam jejak setiap pemimpin nasional perlu dikaji secara objektif, termasuk pengalaman Sandiaga Uno maupun pejabat yang saat ini menduduki posisi Wakil Presiden.
Wacana Pergantian Wakil Presiden Harus Mengacu pada Konstitusi
Usulan mengenai figur Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari ketentuan konstitusi. Pasal 8 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mekanisme apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Karena itu, gagasan mengenai perubahan atau pergantian Wakil Presiden harus dibahas dengan memperhatikan dasar hukum, mekanisme ketatanegaraan, serta prinsip demokrasi.
Tidak boleh ada anggapan bahwa pergantian jabatan dapat dilakukan hanya berdasarkan aspirasi perseorangan atau kelompok tanpa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Gagasan saya tersebut juga dibenarkan oleh Akhlakul karim sebagai salah satu Dewan pertimbangan prabos Nusantara saat diskusi singkat beberapa waktu lalu di Jakarta.
Membuka Ruang Diskusi untuk Masa Depan Ekonomi Indonesia
Menurut Hj. Wita Fitrianti, S.H., M.Kn., pembicaraan mengenai kepemimpinan nasional seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada figur, tetapi juga pada kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Indonesia ke depan.
Gagasan mempertimbangkan Sandiaga Uno sebagai alternatif Wakil Presiden merupakan salah satu wacana yang dapat dibicarakan secara terbuka dengan melihat pengalaman, rekam jejak, kapasitas kebijakan, serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi.
Masyarakat juga berhak menilai secara kritis kinerja pemerintahan yang sedang berjalan, termasuk peran Presiden dan Wakil Presiden, dengan tetap mengedepankan data, fakta, serta mekanisme demokrasi.
Pada akhirnya, kepentingan rakyat dan masa depan perekonomian Indonesia harus menjadi dasar utama setiap pembicaraan mengenai kepemimpinan nasional.

