Jakarta, Suara arus bawah. Com, Polemik paska Kegagalan verifikasi faktual partai Yang didirikan Oleh Almarhum Jendral Edi Sudrajat,Partai keadilan dan persatuan semakin menghilang,dari ingatan masyarakat, karena partai tersebut, selalu berkonflik, Terutama setelah era kepemimpinan bang yos selesi partai ini semakin tenggelam, tenggelamnya partai ini, dimulai dengan polemik antara Israb noor dan dualisme DEngan mayor jendral Haris sadarno, ahirnya muncul diselamatkan oleh Jendral AM hendropriyono, kemudian dilanjutkan oleh Diaz hendropryono, kemudian digantikan oleh Mayjen Yusuf solichin, di kepemimpinan belau PKP Tidak lolos dan ahirnya di munaslub oleh para pengurus partai, terpilih Mayjen Purn Aslizar tanjung ahirnya bersangketa Di pengadilan hingga tahun 2026 ini.
Dalam proses Sangketa peradilan yang berlarut larut muncul gerakan Mengangkat pengurus baru Dengan PLT Raden Dodi Dermawan, kepemimpinan Raden Dodi Dermawan berhasil membentuk 38 provinsi namun oleh tiba tiba di non aktifkan oleh Dewan pembina tanpa pemberitahuan, dan oknum dewan pembina melakukan munas pada tanggal 15 januari 2026 tanpa melibatkan pengurus PKP 38 provinsi., dan hanya melibatkan 10 provinsi yang beberapa ketuanya sudah mencaleg kepartai lain pada pemilu 2024 yang lalu.
Sedangkan upaya proses sangketa di pengadilan tertinginggi sedang diupayakan oleh kepemimpinan Mayjen Yusuf solichin, serta sk kepengurusan 10 DPP yang di SK Kan Mayjen pur Asrizal tanjung sudah berahir di tahun 2025, sehingga proses munas pemilihan ketua baru dianggap oleh para kader partai dianggap ilegal dan tidak sah.
Baca juga: Sidang Paripurna Pansus Hak Angket, Bupati Pati Sudewo Batal Dimakzulkan, PDIP Kalah Voting
Sementara ituRaden Dodi Dermawan Plt Ketua PKP menerbitkan surat pernyataan nomor001/PR/DPN PKP /2026 menyatakan resmi bahwa Munas 15 januari 2025 Tidak sah, Pernyataan tersebut di dukung dan disukuri oleh 38 DPP Pkp yang sudah terbentuk dan sah menurut hukum,
